Rakor Mitigasi Kekeringan Jawa Barat, Petakan Wilayah Berisiko Ganggu LTT

Bandung (25/6) – Surat Keputusan Mentan Nomor 166/Kpts/PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan telah menugaskan Kepala BRMP PH sebagai Penjab Swasembada Pangan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bekasi. Berkenaan dengan penugasan tersebut sesuai dengan undangan Penjab LTT Provinsi Jabar, hari ini hadir Tim BRMP PH pada Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan Jawa Barat bertempat di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Dari koordinasi ini disampaikan oleh perwakilan Kepala BBWS Citarum adanya potensi debit air yang memadai dari pusat sumber Jatiluhur bahkan hingga Desember 2026. Namun, hal ini tetap perlu diperoleh juga dari BBWS yang lain, seperti halnya perwakilan BBWS Cisanggarung menginformasikan kebutuhan normalisasi di beberapa sumber Perairan Tersier, jelas Hari. Pun demikian dengan perwakilan BBWS Citanduy, sebagaimana wilayah kerjanya telah melayout data yang diperolehnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat, maka diinformasikan atas potensi 230 Desa hingga di Jateng yang termitigasi kekeringan, jelasnya.

Berdasarkan informasi-informasi ini maka Ir. Nandang Sudrajat, MM selaku TAM yang menjadi Penjab wilayah Jabar, memberikan apresiasi, karena dari hasil identifikasi BBWS di beberapa Lokasi ini, kemudian perlu dipetakan wilayah-wilayah yang dikhawatirkan terdampak produktivitas dan LTTnya nanti, jelasnya. Ditambahkan oleh Ibu Dr. Pamuji Lestari, yang juga TAM wilayah Jabar, bahwa wilayah Sungai yang lain di seluruh Indonesia seharusnya sudah mempersiapkan data serupa, karena Menteri PU sudah mengendorse dan mengizinkan pihak Kementan untuk bekerja bersama demi pencapaian dan keberlanjutan swasembada pangan, tambahnya.

Kaput PVTPP selaku Penjab Kab. Sukabumi juga telah menyampaikan beberapa Desa di Sukabumi yang bahkan sudah menyampaikan proposal secara khusus untuk segera mendapat penanganan, jelasnya. BRMP PH yang juga hadir menyampaikan pengamatan bahwa apa yang sudah dikoordinasikan dan hari ini beberapa pihak hadir termasuk dari Ditjen LIP, mengusulkan dari matriks hasil identifikasi masalah yang sudah diperoleh dari Para Korluh di Lapang menurut Nuning, sudah diyakini kebenarannya. Ia berharap dari pertemuan ini dapat disusun prioritas mana yang paling besar berdampak karena sudah jelas akan ada dampak kekurangan debit air hingga di bulan Agustus untuk beberapa Lokasi, dan jangan sampai data matrik identifikasi ini tidak ada penyelesaian bahkan upaya untuk mendorong karena di Kabupaten Cianjur jika dari data matrik sudah terlihat potensi permasalahan kekeringan kemungkinan terjadi di 9 Kecamatan, termasuk akan terdampak diantaranya adalah 8 Kecamatan yang sedang masa vegetasi. Artinya kedepan jika masalah ini tidak tertangani maka target dikhawatirkan tidak terpenuhi, jelasnya. Oleh karenanya, menurutnya ada 2 cara pendekatan antara dilakukan permohonan melalui banper atau bahkan jemput bola dari LIP yang melihat matrik ini, tambahnya.

Di akhir Rakor selaku perwakilan Direktur Serealia, Bapak Yayat berharap seminggu ke depan wilayah yang belum mendata identifikasi pemasalahannya segera dapat menyampaikan, tutupnya.